Dandim Tegal hadiri Video Conferrence di Mapolres Tegal

INDONESIASATU.CO.ID:

Slawi - Senin tanggal 24 September 2018 pukul 10.00 s.d 12.00 WIB bertempat diruang Praja Ghupta Polres Tegal Jl. AIP. KS. Tubun No 3 Kec. Slawi Kab. Tegal telah dilaksanakan Video Conferrence yang dipimpin oleh Menkopolhukam bersama Panglima TNI, Kapolri dan Para Ptake Holder Terkait dalam rangka Rakor Lintas Sektoral Pengamanan Pemilu 2019. acara diselenggarakan oleh Polres Tegal.

Dihadiri oleh Plt.Bupati Tegal Dra.Umi Azizah,Dandim 0712/Tegal Letkol Kav Kristiyanto,S.Sos,Kapolres Tegal AKBP Dwi Agus Prianto, S.I.K., M.H,Ketua KPUD Kab.Tegal Drs.Sukartono,Ketua Bawaslu Kab.Tegal Ikbal Faizal,S.Sos serta Jajaran Kapolsek se Kab.Tegal.

Dalam arahannya Menkopolhukam RI Jenderal TNI (Purn)Wiranto,SH mengatakan bahwa keberhasilan kita dalam melaksanakan event nasional dan internasional baik itu Pilkada serentak dan Asian Games adalah berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antara daerah dan pusat.Kerja kita tidak akan berakhir atau never ending makanya kita perlu bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan pengamanan agenda nasional.

Semakin berkualitas dan Berpengelaman pempimpin yang nantinya kita pilih mulai dari tingkat legislatif hingga presiden, akan membawa kemajuan bagi bangsa kita.Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 nanti akan melibatkan cukup banyak stake holder. Mulai dari Pemerintah sabagai fasilisator, termasuk KPU Bawaslu sebagai Penyelenggara serta para caleg dan capres sebagai kontestan.

 

Saudara Sekalian kecuali penyelenggaraan yang harus sukses salah satu kuncinya adalah pengamanan. Walaupun peran Aparat keamanan tidak terlihat tapi itu justru mempunyai peranan yg penting untuk terciptanya Kamtibmas. Saya harap saudara sekalian mengetahui tugasnya nanti sebagai aparat kemanan serta menganalisa potensi kerawanannya didaerah masing-masing serta tahu cara mengatasinya. Perlu diingat mencegah masalah itu terjadi itu lebih penting daripada mengatasi masalah. Karena jika masalah sudah terjadi akan lebih komplek.

Adapun analisa kerawanan yg perlu diantisipasi yaitu:Intregitas dan profesionalitas penyenggara pemilu diantaranya KPU dan Bawaslu, Masyarakat partisipasan dimana saat ini karakter masyarakat kita mudah diprovokasi, Netralitas Apkam TNI/Polri dan ASN selaku Wasit, Gangguan Kamtibmas yg sengaja diciptakan untuk menggagalkan pemilu, Money Politik,  Isu-Isu Sara, Aktifitas Medsos/Berita Hoax.

Pesan saya sehubungan tgl 23 September 2018 sudah memasuki tahap kampanye,  Kampanye tahun ini akan lebih rumit dan ribet daripada tahun sebelumnya karena dilaksanakan secara serentak. Untuk itu saya berpesan kenali masalah, tangani masalah dan mengintrusikan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Temu Cepat dan Lapor Cepat. Tugas anda sekalian adalah mengatasi masalah bukan menjadi bagian dari masalah.

Sementara itu,Ketua KPR RI Arief Budiman dalam pengarahanya mengatakan yang perlu diperhatikan nantinya adalah permasalahan gugatan sengketa terkait DCT. Sehubungan telah memasuki tahapan kampanye mohon aparat keamanan berkoordinasi dengan pemda untuk mengantisipasi adanya APK yang dipasang ditempat terlarang. 

Serta antisipasi masalah pelaporan Dana Kampanye dan penggunanan Dana Kampanye. Karena dapat menimbulkan berbagai problem. Pada saat nanti perhitungan cukup suara karena menggunakan sistem baru mhn diantisipasi potensi kerawanannya.

Ketua Bawaslu RI Abhan, Saya mengingatkan kepada  jajaran Bawaslu ditingkat daerah agar selalu berkoordinasi dengan Pusat sehubungan kondisi pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelumnya.

Serta saat ini ada dua capres dimana ada calon petahana dan calon non petahana dimana tentu dinamikanya agak berbeda, saya harap gunakan pengalaman yang telah dilalui untuk mengantisipasi kerawanan nanti yang muncul.

Sehubungan adanya waktu 2 bln untuk pembaharuan DPT Mohon rekan-rekan dilapangan untuk mencermatinya hasil DPTHP kemarin. Tahapan kampanye telah berlangsung tetapi ada 2 hal yang tidak boleh dilalukan oleh parpol yaitu Rapat Umum dan Iklan di Media Cetak, seluruh kegiatan kampanye nanti wajib ada STTP dari Aparat Polri,seandainya tidak ada STTP maka Polri berhak menghentikan giat kampanye.

Kapolri Jenderal Polisi  Tito Karnavian dalam sambutannya sebagaimana kita ketahui tanggal 23 September 2018 sudah memasuki tahapan kampanye dan merupakan tahapan inti Pemilu, kita bersinergi dengan aparat keamanan dan para stake holder terkait. kita bersyukur Pilkada serentak 2017 dan 2018 berjalan dengan aman dan lancar berkat sinergi kita bersama.

Pemilu 2019 nanti adalah salah satu agenda pemilu yang cukup panjang hampir 397 hari. Selain agenda pemilu tahun ini nanti kita juga akan melaksanakan event internasional Asean Para Games, IMF World Bank, Asean World Bank serta Pam Natal dan Tahun baru yg sama2 membutuhkan pengamanan yang ekstra. 

Pada Saat pelantikan bulan september 2019 nanti kita juga akan disibukan dgn agenda pam lebaran 2019. Dinamika isu-isu dan aksi terorisme tidak menutup kemungkinan akan muncul berkembang nanti. Pemilu 2019 nanti akan muncul 5 surat suara  yang dihitung mulai dari Caleg DPRD, DPRD Prov, DPR RI, DPD dan Presiden dan nantinya butuh tenaga ekstra dan waktu yg panjang dan tingkat kerawanannya akan semakin kompleks.

Untuk menghadapi ini semua Polri bersinergi dengan TNI dan Apkam terkait menggelar Operasi Mantap Bhrata Polri serta berbagai operasi lainnya. Secara umum operasi akan kita gelar secara maksimal. Operasi Mantap Bhrata meliputi tindakan pencegahan dan penindakan dan ini semua keberhasilanya atas hasil sinergi dan kerjasama dari semua pihak.

TNI/Polri hingga satuan paling bawah akan berposisi netral dalam event ini, serta saya harap rekan media dapat ikut berkontribusi menyejukkan suasana bukan hanya mengejar berita semata. Saya harap Kordinasi bukan hanya dilaksanakan ditingkat pusat tetapi juga dilaksanakan ditingkat dibawah hingga di tingkat kecamatan.

Potensi kerawanan yang sering muncul dan terjadi dalam kampanye adalah money politic, black champaign maka dari itu dituntut kejelian kita untuk mencegahnya, serta antisipasi mobililisasi pergerakan massa yang berpontensi mengganggu kondusifitas wilayah.Deklarasi Damai sudah kita lakukan ditingkat Pusat hingga di Tingkat daerah sebagai upaya Komitmen bersama untuk menyejukkan suasana meskipun kita berbeda pilihan.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga mengatakan Saya ingin sampaikan kepada personel TNI/Polri bahwa operasi Mantap Bhrata sebagai bentuk mengamankan agenda pemilu 2019 dan dituntut profesionalisme dan netralitas kita. Pesta demokrasi sejatinya adalah sebagai sarana menentukan pemimpin bangsa, perbedaan pilihan adalah wajar tapi sejatinya bukan menjadi sebuah perpecahan dan saling mengucapkan kebencian.

Saya mengharapkan peran prajurit TNI/Polri untuk selalu memberikan edukasi dan pemahaman kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terpancing dan terprovokasi isu yang berkembang serta saling menghujat dan membenci. Terima kasih kepada seluruh Prajurit TNI/Polri yang dilapangan selamat bertugas tunjukkan baktimu untuk Negeri demi kedaulatan NKRI. (Gus-pen)

 

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita